Masalah kemiskinan merupakan salah satu
momok dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan
negara. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan : Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur. (HR. Abu Nu’aim).
Kemiskinan dapat digolongkan dalam
kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural.
Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang
timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah,
penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli,
kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan
struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun
kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat
yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja,
rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju.
Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara
alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber
daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
Dari ketiga katagori kemiskinan tersebut,
pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan
yang timpang dan tidak adil. Karena itu Islam menekankan pengaturan
distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat
dihilangkan. Firman Allah SWT, “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. “(TQS. Al-Hasyr : 7).
Kepedulian Sosial
Salah satu cara untuk mengurangi
kemiskinan adalah membangun kepedulian antara sesama anggota masyarakat.
Dalam Islam kepedulian terhadap sesama ini diikat kokoh dengan tali
persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah). Kekuatan persaudaraan
Islam diibaratkan sebagai satu tubuh, di mana jika ada satu anggota
badan yang sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula. Begitu pula
jika ada saudara kita menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya, maka kitapun turut merasakan penderitaan mereka sehingga
mendorong kita menolong mereka.
Kepedulian terhadap sesama inilah yang
sangat jarang kita temui saat ini terlebih di kota-kota besar. Kehidupan
masyarakat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sehingga perhatian
mereka terhadap sesamanya terabaikan. Hal ini menjadi sekat yang
menghalangi kepedulian antar anggota masyarakat.
Ketidakpedulian ini diperparah dengan
sikap sebagian masyarakat yang menerapkan pola hidup hedonistik dan
konsumtif. Bukan pemandangan aneh di Indonesia bahwa pada saat dampak
krisis masih sangat terasa dan sebagian besar masyarakat memikul beban
hidup yang sangat berat, barang-barang mewah tetap mendapatkan
pasarannya di Indonesia, dan mobil-mobil mewah berseliweran di jalan
raya. Sementara banyak pula yang berbelanja di Orchard Road Singapura
walau hanya sekedar membeli perhiasan, pakaian dan sepatu.
Masyarakat Indonesia yang notabene
mayoritas muslim tidak merasakan dirinya sebagai satu tubuh. Penderitaan
sebagian masyarakat tidak turut dirasakan sebagian masyarakat lainnya
yang hidup berkecukupan. Kondisi tersebut mengisyaratkan ada sesuatu
yang salah dalam pemikiran dan pola hidup masyarakat.
Mengapa orang-orang mengaku beragama
Islam tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya? Di antara mereka yang
tidak peduli tersebut tidak hanya sekedar Islam KTP saja, tetapi juga
mereka melaksanakan shalat dan menunaikan ibadah haji.
Permasalahan ini berpangkal pada
dangkalnya pemahaman mereka terhadap syariat Islam. Kedangkalan
pemahaman tersebut menyebabkan seseorang sudah merasa cukup menunaikan
ibadah mahdah saja, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
Mereka tidak memahami bahwa hubungan terhadap sesama manusia yang
dilandasi ketaqwaan seperti dengan melandaskan hubungan sosial kepada
syariat Islam juga merupakan ibadah bahkan wajib dilaksanakan.
Allah SWT menganggap orang yang tidak
peduli terhadap sesamanya sebagai orang yang tidak beriman. Nabi
Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, bersabda: “Tidak beriman kepadaKU, tidak beriman kepadaKu, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” Karena itu, untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja.
Sudah seharusnya anggota masyarakat yang
berkecukupan peduli terhadap orang-orang miskin, dengan landasan bukan
saja karena hal itu sebagai suatu kewajiban tetapi muncul dari kesadaran
bahwa kita sendirilah yang turut memberikan andil atas kemiskinan yang
menimpa saudara-saudara kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW: “
orang-orang fakir itu tidak akan sengsara dan bersusah payah karena
kelaparan dan telanjang, kecuali akibat ulah orang-orang kaya di antara
mereka. Ingatlah, Allah pasti menghisab mereka dengan hisab yang berat
dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”
Pemanfaatan Kepemilikan
Implimentasi kepedulian sosial yang dibingkai dalam ukhuwah Islamiyah adalah dengan membelanjakan (memanfaatkan) harta yang dimiliki oleh seseorang pada jalan Allah. Allah SWT berfirman: “Dan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah.” (TQS. Al-Baqarah : 195).
Menafkahkan harta di jalan Allah berarti
membelanjakan harta yang dimilikinya dengan mengutamakan pengeluaran
yang wajib, baru kemudian pengeluaran yang sunnah, dan terakhir yang mubah. Contohnya memberikan nafkah keluarga secara ma’ruf,
mengeluarkan zakat, memberi makan fakir miskin, menghidupi anak yatim,
memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan memberikan
harta untuk kepentingan umum.
Sebagian harta yang kita miliki
sebenarnya bukan hak kita tetapi hak orang-orang miskin, sehingga wajar
jika Allah menyuruh kita menafkahkannya untuk orang lain. Firman Allah: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (TQS. Adz-Dzariyaat : 19).
Allah sangat mencela orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong sesamanya. “Dan
janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah
kamu terlalu mengulurkannya (jangan terlalu kikir dan jangan boros)
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (TQS. Al-Isra : 29).
Sungguh sangat ironi pada saat masih
sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari
saudara-suadaranya yang berkecukupan, banyak sekali orang Indonesia yang
mengendapkan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito di dalam dan di
luar negeri untuk mengamankan dan membungakannya tanpa tujuan untuk
mempersiapkan kebutuhan yang dibenarkan agama sehingga harta mereka
menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Misalnya,
data McKinsey menyebutkan sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada
akhir tahun 1997, 64 ribu keluarga Indonesia memiliki simpanan di
bank-bank luar negeri senilai US$ 257 milyar.
Allah SWT dengan tegas melarang
penimbunan harta tersebut sebab penimbunan harta hanya akan membatasi
peredaran harta pada segelintir orang saja. Firman-Nya “Dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada
jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih.” (TQS. At-Taubah :
34). Maksud emas dan perak dalam ayat tersebut adalah harta berupa mata
uang. Ayat tersebut mengancam orang-orang yang menyimpan uangnya dengan
tujuan mengendapkannya meskipun mereka telah mengeluarkan zakat dari
harta yang dimilikinya.
Bahkan dalam suatu riwayat pernah kedapatan seorang ahlis shuffah yang meninggal, sementara di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Sekali celaka.” Kemudian ada lagi yang meninggal dan ditemukan 2 dinar, Rasulullah bersabda: “Dua kali celaka.”. Para ahlis shuffah tersebut
bukanlah orang-orang kaya, melainkan orang miskin yang untuk membayar
zakat saja belum sampai nishabnya. Akan tetapi karena mereka menyimpan
uang (menimbun) tanpa tujuan yang dibenarkan agama, Rasulullah
mengabarkan kecelakaan bagi mereka. Firman Allah: “Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka.” (TQS. At-Taubah : 35).
Untuk itu sudah seharusnya kita, terutama
yang memiliki kelebihan harta agar peduli terhadap sesama dengan
membelanjakan harta di jalan Allah, tidak hanya sebatas pembayaran zakat
(yang ukurannya terbatas), tetapi juga dengan meningkatkan jumlah
sadaqah dan infaq harta lainnya, baik yang diberikan secara langsung
kepada fakir miskin maupun yang diberikan dalam bentuk modal produktif,
atau dalam bentuk lainnya.
Peranan negara
Di samping membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan ukhuwah Islamiyah,
juga kemiskinan harus dituntaskan melalui kebijakan ekonomi pemerintah,
di sinilah peranan negara tidak akan pernah dilepaskan. Tanpa peranan
negara mustahil kemiskinan bisa dihapus.
Pada umumnya kemiskinan yang menimpa
masyarakat disebabkan oleh kekeliruan sistem, dalam hal ini peranan
negara. Selama Orde Baru, kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada
pertumbuhan ekonomi bukan pada distribusi ekonomi. Sehingga meskipun
berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah gagal
mengurangi kesenjangan apalagi menciptakan distribusi ekonomi yang adil.
Pada masa reformasi sekarang, kebijakan
ekonomi pemerintah semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. Berbagai
subisdi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi dan
dicabut. Sementara aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat
hidup orang banyak, seperti PT Indosat dan PT Semen Gresik dijual kepada
asing. Berbagai produk perundang-undangan juga sangat menguntungkan
investor asing dan cenderung merugikan rakyat kecil.
Memang kondisi Indonesia sekarang semakin
kacau. Korupsi semakin menggurita dan terang-terangan, sementara
penegakkan hukum semakin jauh dari harapan. Di sisi lain para pejabat
pemerintah dan elit politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan
kedudukan politiknya daripada memperhatikan secara serius bagaimana
memperbaiki kehidupan rakyat. Keadaan tersebut menggambarkan para
pemimpin kita tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan sistem yang
menjamin kesejahteraan masyarakat.
Dalam paradigma Islam, pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Nabi SAW bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim). Sehingga menjadi pemimpin dan penguasa
bukanlah untuk bersenang-senang ataupun untuk tujuan-tujuan yang tidak
berfaedah menurut agama.
Sungguh ironi jika setiap seorang
pemimpin terpilih sebagai bupati, walikota, gubernur, presiden, ketua
DPR dan MPR, mereka beserta para pendukungnya bersuka cita dan
mengucapkan selamat. Padahal terpilihnya seseorang sebagai pemimpin
adalah suatu pertaruhan antara neraka dan surga, apalagi lembaga yang
akan mereka pimpin tidak menegakkan syariat Islam. Mereka akan memikul
amanah yang sangat berat, apakah mereka mengangkat rakyatnya pada
derajat yang lebih tinggi ataukah berbuat zalim terhadap rakyat.
Berdasarkan hadits Nabi SAW tersebut,
seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan
rakyat. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan
kesejahteraan bagi setiap rakyatnya melalui pengaturan distribusi
kekayaan yang adil dengan berlandaskan pada hukum syara’™.
Pertama, pemerintah
harus melakukan kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat
dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pakaian, makanan, perumahan,
pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan. Pakaian, makanan dan
perumahan diberikan secara langsung kepada orang-orang fakir dan miskin.
Sedangkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan
diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat.
Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu tujuannya untuk
memecahkan masalah kemiskinan yang menimpa individu.
Dengan memberikan kesempatan yang sama
untuk mendapatkan pendidikan, maka pada dasarnya setiap anggota
masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan dan skill
yang sangat dibutuhkan untuk bekerja mencari nafkah, dan sebagai tenaga
ahli dalam berbagai proyek pembangunan dan industri negara.
Kedua,
pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong
perekonomian mereka. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi harus
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal
permodalan, sumber daya dan pemasaran.
Ketiga,
pemerintah harus tegas dan tanpa kompromi dalam menegakkan hukum,
sehingga kewenangan pejabat negara tidak disalahgunakan. Ketegasan ini
harus dilandasi oleh keteladanan sang pemimpin, agar para pejabat dan
staf di bawahnya serta anggota masyarakat mengikuti jejak dia.
Sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dalam sabdanya: “sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya.”
Demikianlah ajaran Islam menyikapi
kemiskinan ditinjau dari aspek kepedulian sosial, pemanfaatan
kepemilikan dan peranan negara. Semoga tulisan ini bermanfaat. Wallahua’lam bishawab.Sumber : http://kmmstksbandung.wordpress.com
