-Ketua Forum Peduli Masyarakat Miskin (FPMM) Cabang Jakarta Timur

-Sekretaris Forum Redam Korupsi (FORK) Cabang Jakarta Timur

Jumat, 28 Juni 2013

Pil Pahit Kenaikan Harga BBM, Dilema dan Efek Dominonya

Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pemerintah, pengusaha maupun seluruh masyarakat Indonesia.

Pro dan kontra terhadap rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi masih bergulir. Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas dan terukur telah cukup lama disampaikan pihak Pemerintah.

Kebijakan ini tentu merupakan pil pahit bagi pemerintah maupun masyarakat, apakah pil ini dapat menyembuhkan dengan cepat atau lambat?

Jumat, 21 Juni 2013

Hukum lemah, korupsi menggila

Penegakan hukum dilakukan secara tegas, siapapun yang terbukti melakukan praktik korupsi harus diusut tuntas. Penegakan hukum tak boleh pandang bulu, rakyat kecil pejabat negara, pengurus partai politik, harus sama di mata hukum. Bila hukum lemah, dan hanya tajam ke bawah yang muncul justru korupsi akan menggila.
Tertangkapnya sejumlah pejabat publik karena korupsi merupakan sebuah pertanda bahwa Indonesia saat ini sedang dalam bahaya korupsi. Bahkan tak tanggung-tanggung penyakit korupsi hampir menyeluruh menjangkiti partai politik. Dukungan kepada KPK selama ini seperti masih kurang, fakta ini bisa dilihat dari banyak para anggota dewan yang semakin hari terus bertambah tersandung kasus korupsi. Padahal dilain kesempatan mereka secara tegas berbicara dimedia massa mendukung pemberantasan korupsi. Tetapi kondisi dilapangan mengatakan hal lain korupsi banyak dilakukan oleh para anggota dewan.

Minggu, 16 Juni 2013

ISLAM DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan negara. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan : Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur. (HR. Abu Nu’aim).
Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

Jumat, 07 Juni 2013

Menumbuhkan Kembali Semangat Anti Korupsi

Keganasan penyakit korupsi yang tengah menyerang bangsa kita, telah mencederai sendi Trias politik negara kesatuan indonesia, yang berakibat pada menghambatnya laju pembangunan bangsa, tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas, dan telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah menyerobot terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggeroti demokrasi, merusak aturan hukum, serta memundurkan pembangunan dan memudarkan masa depan bangsa.
Perilaku korupsi ini tidak hanya dapat diartikan mengandung pegertian penyalah gunaan wewenang, kekuasaan, ataupun kewenagan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan aset negara, tetapi juga berpengaruh pada setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja, ataupun terpaksa. Kebrobrokan integritas dan mental korup para penyelenggara negara tidak hanya menempatkan bangsa indonesia terkorup dunia tetapi bahkan kondisi seperti ini dapat saja mengiring bangsa ini kearah kehancuran, failet state, atau ambruk keropos diakibatkan korupsi.

Senin, 03 Juni 2013

Sampai Kapan Terbelenggu dalam Kemiskinan?

Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan sejak 67 tahun silam. Namun, sebagian rakyat Indonesia belum benar-benar merdeka dari kemiskinan. Persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2008 (15,42%) menurun sekitar 2 persen dibanding persentase pada 1996 (17,47%). Jika dilihat dari jumlah absolut, jumlah penduduk miskin meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 34,96 juta (2008) (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008).
Presiden sudah berganti empat kali sejak Soeharto lengser. Dan, setiap pemerintahan mengaku sudah berusaha keras mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan mengalokasikan triliunan rupiah guna membiayai berbagai program kemiskinan. Namun, angka kemiskinan tidak menurun secara berarti. Selama kurun 2010 - 2012, Pemerintah SBY telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp172 triliun untuk pos bantuan sosial yang digunakan untuk program-program pengentasan masyarakat miskin.