Jurus Cerdas Berantas korupsi : Jadikan Koruptor nama jalan strategis

Maraknya korupsi di Indonesia sudah mencapai taraf keterlaluan,  meski KATANYA pemberantasan korupsi sudah dilakukan dan pemberitaan tentang kasus korupsi juga terus dikabarkan, hal tersebut tidak menyurutkan angka korupsi di negeri ini.

Sudah terbukti hukuman pidana untuk koruptor tidak membuat mereka jera dan tidak memotivasi orang lain untuk tidak korupsi, koruptor masih bisa keluar sel penjara, jalan-jalan dan mengunjungi sanak saudara. meski negeri ini negara hukum , sanksi hukum korupsi tidak mampu mengurangi angka korupsi.

Harus ada semangat baru untuk memberantas korupsi, kita masih punya sistem sosial yang bisa memberikan sanksi lebih tegas pada para koruptor yang sudah divonis secara hukum,  koruptor harus selalu dikenang sepanjang masa, dan dimasukkan dalam sejarah pemberantasan korupsi.

Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Pra Islam

Sebelum kedatangan agama Islam, Madinah bernama Yatsrib. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di propinsi Hijaz. Kota ini merupakan kota strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan Syiria di utara. Selain itu, Yatsrib merupakan daerah subur di Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Sebagian besar kehidupan masyarakat kota ini hidup dari bercocok tanam, selain berdagang dan beternak.

Karena letaknya yang strategis dan berlahan subur maka tak heran jika banyak penduduknya yang berasal dari bukan wilayah itu. Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari mereka adalah para pendatang yang bermigrasi dari wilayah utara atau selatan. Pada umumnya mereka pindah ke wilayah ini karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya, misalnya bangsa Yahudi dan bangsa Arab Yaman. Kedua bangsa inilah yang mendominasi kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Mengapa Koruptor Tidak Takut Hukuman?

Sebenarnya apa itu korupsi? Secara global, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang (negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan serta kepentingan pribadi atau orang lain. Perilaku korup menunjukkan pada sikap suka menerima suap, dan memakai kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dan perlu diketahui, bahwa praktik korupsi itu terjadi di kalangan atas sampai kalangan bawah.Semakin korup suatu negara, semakin banyak hukum. (the more corrupt the state, the more laws) (Tacitus Caius Cornelius Tacitus). Memang di Indonesia menjadi banyak hukum setelah merajalelanya tindak pidana korupsi, namun hukum lebih bermakna sekadar sebagai simbol, tanpa adanya realisasi yang benar benar konkrit, tegas, dan memaksa. Akibatnya, banyak orang yang melanggar hukum.

FENOMENA KRISIS MORALITAS DALAM SOSIAL MASYARAKAT

Moralitas merupakan prinsip atau standar tingkah laku yang baik. aktivitas atau kegiatan yang mengandung nilai unsur antara yang baik dan buruk yang terintegrasi menyeluruh dengan kepribadian atau tingkah laku manusia adalah sebagai moral .tentunya moralitas sebagai bangsa indonesia akan berbeda dengan moralitas bangsa lain karena setiap bangsa mempunyai pandangan yang berbeda baik dalam system pemerintahan ,budaya, sosial masyarakat, agama dan lain sebagainya.
kita Sebagai bangsa Indonesia harus merasa bangga dan bersyukur memiliki pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar Negara merupakan rujukan moralitas ,oleh karena itu kita harus bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa yang beragama dalam tataran kehidupan bermasyarakat,dimana nilai –nilai ajaran agama yang bersumber pada kitab suci merupakan sumber moralitas yang universal yang bertujuan agar manusia bisa mencapai kebahagian hidup baik di dunia dan akherat.

Memberantas Korupsi dengan Teknologi

Korupsi telah menjadi laksana benalu yang menghisap sumber daya pertumbuhan bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat dengan tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Teknologi telah menunjukkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah. Apa kira kira peran yang dapat dimainkan oleh teknologi dalam pemberantasan korupsi. 

   

Word Economic Forum mengumumkan survey tentang factor factor yang berpengaruh pada pengembangan kegiatan usaha di Indonesia. Ada 15 faktor yang diindikasikan berpengaruh pada laju pengembangan kegiatan usaha: Inefficient government bureaucracy, Corruption, Inadequate supply of infrastructure, Access to financing, Inflation, Government instability, Policy instability, Tax regulations, Inadequately educated workforce, Restrictive labor regulations, Poor work ethic in national labor force, Crime and theft, Tax rates, Poor public health, Foreign currency regulations. Dari 15 faktor tersebut, hasil survei menunjukkan  bahwa korupsi menempati peringkat ke dua dengan persentase jawaban sebesar 16,0% dari responden survei. Tempat teratas ditempati oleh birokrasi yang tidak efisien sebesar 16,2%.  Hasil ini merupakan indikasi betapa besarnya dampak negatif korupsi dalam menghambat kemajuan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagai langkah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk memberantas korupsi. Salah satu factor yang perlu dimaksimalkan adalah peran teknologi.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Mengetahui Bahaya Perilaku Koruptor

Mengetahui bahaya perilaku koruptor memang sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak bisa dipungkiri, praktek-praktek korupsi memang masih mewarnai perjalan negeri yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini. Tak heran jika kelakuan biadab koruptor, kini menjadi musuh utama yang harus diberantas.

Perilaku Koruptor

Namun korupsi nampaknya agak sulit diberantas secara total. Hanya saja kita bisa berusaha untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi ini. Sulitnya pemberantasan korupsi lebih dikarenakan pelakunya adalah orang-orang yang telah dipilih rakyat. Dengan kata lain koruptor itu adalah para pemimpin yang dipilih masyarakat melalui pesta demokrasi.

Bagaimana Korupsi Bisa Diberantas Jika Terus Seperti Ini !

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada baiknya kita selintas memahami apa sesungguhnya konsep kemiskinan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya.

Perubahan ini telah mempengaruhi isi Laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Index Development) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).  Organisasi ini  menyatakan “pembangunan seharusnya dianyam oleh rakyat bukan sebaliknya menjadi penonton pembangunan dan seharusnya pula pembangunan memperkuat rakyat bukan justru membuat rakyat semakin lemah”.

Mengetahui Bahaya Perilaku Koruptor

Mengetahui bahaya perilaku koruptor memang sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak bisa dipungkiri, praktek-praktek korupsi memang masih mewarnai perjalan negeri yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini. Tak heran jika kelakuan biadab koruptor, kini menjadi musuh utama yang harus diberantas.
 

Perilaku Koruptor

Namun korupsi nampaknya agak sulit diberantas secara total. Hanya saja kita bisa berusaha untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi ini. Sulitnya pemberantasan korupsi lebih dikarenakan pelakunya adalah orang-orang yang telah dipilih rakyat. Dengan kata lain koruptor itu adalah para pemimpin yang dipilih masyarakat melalui pesta demokrasi.

Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu istilah yang muncul bersamaan dengan adanya kesadaran pada perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam kaitanya dengan otonomi daerah dan desantralisasi pemerintahan maka pemberdayaan masyarakat merupakan suatu yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Pemberdayan sendiri menurut Mukhtar Sarman (1996) bermakna suatu upaya untuk selalu mendorong dan merangsang adanya proses kemandirian masyarakat (self sustaining process). Sebab tanpa adanya kemandirian maka suatu bentuk partisipasi masyarakat tidak akan terbentuk, namun yang muncul justru mobilisasi. Pemberdayaan sendiri dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial, ekonomi dan bahkan politik (kekuasaan), dalam hal yang terakhir ini pemberdayaan berarti proses penumbuhan kekuasaan atau kemampuan diri.

Sistem Pendidikan dan Integritas Anti Korupsi

Upaya keras berbagai panitia seleksi guna mencari anggota komisi-komisi atau lembaga negara yang memiliki integritas pribadi yang antikorupsi, bersih, dan jujur di masa mendatang tampaknya akan semakin sulit membuahkan hasil gemilang. Setelah beberapa kali upaya pencarian calon semacam itu dilakukan, telah muncul pola atau kecenderungan sebagai berikut.

Pertama, terdapat beberapa nama yang aktif melamar guna menjadi calon di berbagai kesempatan mengindikasikan tipisnya lapisan menengah di Indonesia yang berani jual diri menyangkut integritas kepribadian dan track record bersih serta jujur.

Kedua, yang banyak melamar adalah karyawan atau pejabat yang hampir atau telah pensiun. Bisa diduga, motivasi mereka adalah untuk memperpanjang aktivitas setelah purna dari pekerjaan yang lama. Bisa diduga pula, yang mereka tawarkan adalah profesionalisme dalam rangka bekerja; hal mana tidak selalu sejalan dengan kepribadian yang antikorupsi, bersih, serta jujur.

Nomor Nomor darurat dan tips tips

Nomor telepon darurat seluruh dunia

Pemilik telepon satelit Iridium dan berlangganan dengan jasa penyelamatan SOS Internastional dapat menelpon 767 (SOS) untuk mendapatkan pertolongan atau pengangkutan ke pusat kesehatan SOS Internasional terdekat. Jasa telepon satelit lain dengan jasa pelayanan darurat: Immarsat.

Nomor telepon darurat di Indonesia

• Polisi: 110
• Ambulans: 118 dan 119.
• Badan Search and Rescue Nasional: 115.
• Posko bencana alam: 129.
• Perusahaan Listrik Negara (PLN): 123.
• Pemadam Kebakaran: 113 atau 1131.
• Nomor darurat telpon selular dan satelit: 112
• Keracunan: (021) 4250767 atau (021) 4227875.
• Pencegahan bunuh diri: (021)7256526, (021) 7257826, (021) 7221810.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Strategi Pendampingan Secara Konseptual

Pemberdayaan Masyarakat memiliki definisi yang beragam namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun yang memiliki kaitan erat terhadap strategi pendampingan sosial adalah menurut Ife ((1995:182).

“Providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community”.  

(Menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri).

Budaya Korupsi yang Semakin menakutkan

Budaya baru ini yang bernama korupsi seakan menjadi kebiasaan yang legal dan tidak dilarang dalam segi pandangan agama maupun hukum negara ini. Seakan menjadi pembenaran dari kalangan paling bawah sampai kalangan atas sudah sama-sama mafhum dan tidak keberatan jika melakukan korupsi, atau menemukan orang lain melakukan korupsi. SST : sama-sama tahu adalah istilah keren utk perbuatan yang tidak menyakiti kawan jika melakukan korupsi. Tapi naudzubillah Mindzalik, sekarang korupsi sudah juga mengikut kayak rutinitas sholat. yakni Korupsi berjemaah. Entah sapa yang memulai ini pertama kali, tapi sekarang fenomena korupsi berjemaah menjadi sangat memprihatinkan dan dilakukan hampir semua sektor dan melibatkan semua kalangan. NaudzuBillah Min dzalik.

Perlindungan Sosial Warga Miskin

Secara sosiopolitik, Indonesia sudah memiliki syarat-syarat minimal untuk membangun Negara Kesejahteraan (welfare state). Yang diperlukan adalah kemauan politik pemerintah kepada rakyat. Apakah dengan UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai konkritisasi kemauan politik diletakkan, dan terutama implementasinya dapat mengurangi penderitaan rakyat miskin?

Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, menyediakan berbagai fasilitas agar rakyat miskin jangan sampai bertambah miskin. Rakyat miskin perlu mengalami perubahan (changes) melalui intervensi pemerintah.

Korupsi, Politisi Top China Dipenjara Seumur Hidup

JINAN _ Seorang politisi top China, Bo Xilai, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan China menyebut Bo terbukti melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Seperti dilansir Channel News Asia, Senin (23/9/2013), kasus Bo merupakan skandal terbesar dalam sejarah hukum China. Bo jatuh dari kekuasan setelah terseret dalam pembunuhan pengusaha Inggris, Neil Heywood.
Pembunuhan Heywood dilakukan oleh istri Bo, Gu Kailai. Gu sebelumnya telah mendapat vonis hukuman mati dan menunggu eksekusi.
Bo sendiri menyangkal segala tuduhan yang diberikan pengadilan. Dia merasa menjadi kambing hitam dari ketidakbecusan Pemerintah China.
Sebelum ditahan, Bo merupakan pemimpin Partai Komunis China di Kota Chongqing. Dia sempat digadang-gadang menjadi Presiden China menggantikan Hu Jintao. (why)

Sumber : http://berita.plasa.msn.com/internasional/okezone/korupsi-politisi-top-china-dipenjara-seumur-hidup

Globalisasi dan Kemiskinan

Mengungkap Kekuatan Ekonomi Mikro Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Globalisasi merupakan kondisi yang menciptkan suatu keniscayaan bagi negara-negara dunia ketiga terutama Indonesia, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh sistem regulasi yang tertutup, globalisasi juga bisa membuat negara tersebut maju dan globalisasi juga bisa membuat negara tersebut menjadi miskin. Logical Framework of Globalization adalah bagaimana dunia ini merupakan dunia tanpa batas, dan globalisasi juga menciptakan keterbukaan terutama dalam perdagangan Internasional, sehingga globalisasi di klaim oleh pecinta globalisasi sebagai formula untuk bisa memajukan negara yang miskin, berkembang dan menjadi negara yang maju.

Mengapa Korupsi semakin Merajalela?

Mungkin anda sudah lelah dengan pemberitaan ynag dilansir oleh media elektronik maupun media cetak yang memuat berita mengenai corruption. Memang sekarang ini korupsi mungkin sudah manjadi kebiasaan bahkan menjadi suatu budaya yang kekuatan sitemnya sulit sekali untuk dimusnahkan. Mengapa hal itu semakin merajalela? Tentunya banyak paktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi salah satunya adalah kurangnya pondasi keimanan dan ketakwaan. Memang kalau manusia tanpa adanya pegangan yang mampu mengontrol dirinya, maka anda dapat bayangkan sekuat apakah dia bertahan untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Pegangan itu adalah intisari ajaran dari agama yang anda anut. Pada dasarnya suatu kepercayaan tidak akan memperbolehkan anda untuk melakukan tindak kejahatan, karena itu memperkuat diri dengan ajaran kebaikan adalah solusi penting bagi kita agar terhindar dari kejahatan yang sedang merajalela tersebut.

Tidak dapat dipungkiri juaga bahwa kejahatan korupsi yang semakin menjadi-jadi itu disebabkan juaga karena adanya kesempatan. Apakah anda ingat dengan pepatah bahwa kejahatan itu akan timbul bukan saja karena ada rencana tetapi juga karena adanya kesempatan. Resiko besar mungkin akan anda dapatkan, terutama bagai anda yang mempunyai karir pada suatu lembaga yang memudahkan anda untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Selalu berbuat kebaikan pasti akan menghindarkan anda untuk berbuat yang tidak terpuji itu. Usahakan untuk tidak melakukan korupsi dari hal-hal yang sangat kecil sekalipun, seperti korupsi terhadap waktu kerja anda karena anda selalu berangkat kesiangan. Dengan selalu patuh terhadap prinsip kebaikan anda, maka yakinlah ia tidak akan mampu melumpuhkan diri anda.

DILEMA KEADILAN HUKUM DI INDONESIA: Membendung Keadilan Prosedural Menuju Substansial

Hukum merupakan sebuah aturan yang mencoba merepresentasikan pelbagai ketidak-nyamanan masyarakat terhadap segala bentuk pengingkaran terhadap norma-norma. Hukum disini lebih kepada sarana untuk melakukan control sosial, yaitu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah-laku sesuai dengan harapan masyarakat. Pada ranah praktis, sarana teersebut memerlukan semacam badan ataupun institusi yang memang conern terhadap permasalahan hukum.

Namun demikian, hukum disini tampak statis disebabkan hukum sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan dan kaedah-kaedah yang ada. Sedangkan problem masyarkat dinamis,selalu bergulis seiring perubahan yang tidak bisa dibendung. Hal inilah sebennarnya yang menjadi pemicu keharusan adanya penyesuaian pada tubuh hukum dan institusi hukum itu sendiri dalam mengkaji substansi dari hukum itu sendiri.

Korupsi Merupakan Wujud Terorisme Terbesar Terhadap Kemanusiaan

Tindak korupsi adalah sebuah wujud dari terorisme si pelaku kepada rakyat di suatu negara. Itu berarti pejabat apa pun di negara itu yang melakukan tindak pidana korupsi pantas untuk mendapat sebutan sebagai seorang teroris. Mengapa sebutan ini pantas untuk para koruptor? Sebab tindakan korupsi itu secara langsung dan secara perlahan membunuh rakyat dengan skala yang besar. Bukti nyata seperti yang terjadi di negara kita ini, akibat besarnya tingkat tindak pidana korupsi juga termasuk menjadi penyebab tetapnya rakyat kita dalam kubangan kemiskinan.

Dampak dari kemiskinan tersebut adalah tidak berdayanya rakyak kita untuk meningkatkan taraf hidup pada tingkat ekonomi yang baik, tingkat sosial yang baik, dan juga pendidikan yang baik. Sedihnya, yang bisa mereka lakukan dalam keseharian hanya sebatas mengisi perut yang itu pun masih kekurangan. Bagaimana hendak mengenyam pendidikan yang baik? Sedangkan dana pendidikan saja ikut dikorupsi? Hal ini juga hendaknya perlu disadari oleh media massa yang sebaiknya lebih semangat lagi untuk menggaungkan bunyi bahwa korupsi merupakan aksi terorisme yang paling besar!

Menggugat Kepatuhan Hukum Kita

Pakar Sosiologi Hukum Prof.DR. Satjipto Raharjo, dalam bukunya “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Penerbit Kompas, 2003”, secara implisit menyimpulkan bahwa, adanya perasaan tidak bersalah, sekalipun putusan judex factie ( PN dan PT) telah menyatakan yang bersangkutan bersalah, merupakan preseden buruk bagi tegaknya budaya hukum di negeri ini”. Pandangan kritis pakar sosiologi hukum itu patut kmenjadi renungan kita bersama, sebab di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam mengenai perlunya kita mentradisikan budaya hukum di negeri ini, karena tanpa tertanam budaya hukum mustahil dapat ditegakkan hukum yang berkeadilan.

Sisi Lain dari Perilaku Korupsi

Dimana-mana orang membahas tentang korupsi, baik di warung kopi, dalam bus, diatas motor, di ruang ber-AC bahkan didalam ruang yang sering menjadi tempat korupsi. Dan ketika banyak orang berbicara tentang korupsi, ada dua sisi lain yang selalu saya tangkap maknanya dan sekaligus mengkritik hal dasariah tentang manusia.

 

Pertama, perilaku korupsi: the background of human yang selalu muncul dipermukaan tanpa ada sinar yang terang. Korupsi adalah membuat orang lain hidup susah, miskin, bahkan stress dan bunuh diri. Sedang koruptor, hidup tanpa ada masalah, masa bodoh, tidak mau tahu, dan bahkan merasa bahwa dunia ini hanya milikinya sendiri. Mengapa? Dia punya semuanya dan bisa menikmati apa saja. Ketika ‘the background of human yang gelap ini muncul, pola pikir dan jalan keluar untuk orang lain tidak ada lagi. Dunia terasa sempit baginya karena orang lain adalah nilai jual tanpa makna yang telah direbutnya. Dia menyadari dirinya sebagai koruptor ketika telah duduk di kursi pesakitan. Itu pun masih antara sadar dan tidak sadar dia adalah koruptor atau bukan.

Politisasi Angka Pengangguran

Salah satu indikator seksi yang secara rutin dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah angka pengangguran. Indikator ini merupakan indikator makro ekonomi yang sangat penting selain inflasi (perkembangan harga-harga), jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.

Di Amerika Serikat (AS), angka pengangguran sering dijadikan materi atau isu utama dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres). Pada pilpres AS baru-baru lalu, misalnya, Anda bisa melihat bagaimana angka pengangguran AS yang cukup tinggi digunakan oleh Mitt Romney, calon presiden dari Partai Republik, untuk menyerang kinerja petahana, Barack Obama dari Partai Demokrat. Singkat kata, di AS yang praktek demokrasinya sudah sangat baik, statistik pengangguran—dan juga statistik-statistik lainnya—merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan preferensi pemilih dan keputusan mereka di bilik suara.

Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia

Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut survei dari The World Justice Project. Sebelum kita membahas apa dampak korupsi, sebaiknya kita bahas dulu apa itu korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara dari arti kebahasaan, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut penulis sendiri, korupsi berarti seseorang yang menyalahkan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri tetapi merugikan institusinya dan orang banyak.

Kesenjangan Sosial di Sekitar Kita

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Biasanya penyebab kesenjangan sosial itu karena adanya perbedaan strata atau kedudukan. Sepertinya kaya dan miskin, pintar dan bodoh, dan lain sebagainya.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Sudut Etis Normatif Agama

Tekad bangsa Indonesia di era reformasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih (clean government), bebas kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 patut disambut baik semua pihak. Martabat pemerintah Indonesia dipertaruhkan oleh integritas kejujuran, harkat kemanusiaan pribadi pelaksana birokrasi dan segenap warga negara. Karena sebaik apapun aturan dibuat, amat tergantung pada disiplin sosial (termasuk aparat) yang terikat aturan tersebut. Demikian pula kewaspadaan terhadap korupsi cukup beralasan, karena hipotesis yang berlaku selama ini mengkorelasikan tingkat korupsi dengan bobot krisis ekonomi.

Rasulullah: Jadilah Orang Kaya yang "miskin"

Suatu hari seorang laki-laki miskin mendatangi Aisyah istri Rasulullah saw, Aisyah pun memberinya sedekah. Lalu Aisyah memanggil pembantunya Barirah dan menyuruh memperhatikan dan menyelidiki laki-laki itu , apa benar laki-laki itu miskin atau pura-pura miskin, lalu dipakai apa itu sedekah yang didapatnya.

Melihat kejadian tersebut Rasulullah kemudian menegur Aisyah dengan sabdanya “ Jangan kau berhitung dalam memberi sedekah karena Allahpun tidak pernah berhitung dalam memberikan rezeki kepada kita “ (HR.Nasa’i , Ibnu Hibban, Ahmad dan Haitsami )

Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi ?

Korupsi, kolusi, nepotisme dan budaya suap di Indonesia sudah semakin parah dan memilukan dibanding Negara-negara tetangga. Bahkan dalam *kasus korupsi* Indonesia selalu menempati peringkat yang memalukan.

Seperti data /Corruption Perception Indeks/ (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh 10 organisasi internasional, pada tahun 2010, Indonesia berada di urutan 110 dengan nilai 2,8. Padahal Negara tetangganya, Singapura bertengger di peringkat 1 dengan nilai hampir mendekati 10 yakni, 9,3. Brunei 5,5 dan Malaysia 4,4 serta Thailand 3,5.

Tanpa Pendidikan Merata, Pengangguran dan Kemiskinan Melimpah

Prestasi Indonesia dalam hal kependudukan adalah menjadi urutan nomor empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar. Besar bukan artian kualitas tapi dalam artian kuantitas yang dimiliki. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari dua ratus juta orang lebih menjadi permasalahan jika dilihat dari sudut pandang perekonomian dan daya saing. Masalah yang terbentuk dari jumlah penduduk yang besar ini adalah kemiskinan dan pegangguran yang merupakan masalah klasik dalam ekonomi makro.

Jika kita lihat data yang bersumber dari BPS ( Bada Pusat Statistik ) dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat maka diperoleh data dimana lebih dari 10 persen penduduk Indonesia atauh 29,89 juta jiwa masih berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan tersebar dari desa sampai ibu kota. Masyarakat miskin menjadi tanggungan pemerintah dan kita bersama tentu dengan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Perilaku Korupsi dalam Masyarakat

Sepertinya semua orang pernah berbohong dan sebagian besar orang pernah melakukan korupsi kecil-kecilan. Menggunakan sarana kantor untuk keperluan sendiri, bolos kerja, membeli buku untuk pribadi dengan uang lembaga, itu sebenarnya korupsi juga. Namun, korupsi berkelompok, besar-besaran, sangat terorganisasi, direkayasa dan ditutupi bersama—sesuatu yang beberapa waktu terakhir terus diberitakan media—merupakan sesuatu yang sangat sulit dibayangkan oleh sebagian besar masyarakat awam. Bias persepsi

Dalam psikologi manusia, ada beberapa proses yang cenderung membuat kita mengambil penyimpulan yang ”bias”. Ini akan sekaligus menghalangi kita untuk memperoleh pengetahuan yang ”sebenar-benarnya” dan lebih lanjut lagi menghalangi kita melakukan langkah yang setepat-tepatnya demi mencegah atau menanggulangi hal buruk.

Kenapa Mayoritas Orang Islam di Indonesia Miskin?

Dulu, beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, ada pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang teman; “Kenapa sih kok Orang miskin di Indonesia itu, orang Islam semua?”

Sebenarnya masalah kemiskinan bukan masalah agama yang dianut. Apalagi kita hidup sekarang ini dalam tatanan Negara kesatuan yang dipimpin oleh pemerintahan dengan seorang Presiden. Jadi urusan miskin itu sama sekali bukan urusan agama apa yang dianut. Tapi ini urusan Negara yang memang “ngga becus” mengurusi keserasian dan keseimbangan ekonomi negara.

Ya kalau di Indonesia, kita akan menemukan orang miskin yang bertebaran di saentero Indonesia ini ya orang Islam semua. Karena memang Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Bukan hanya orang miskin, tapi juga ada anak gelandangan, anak jalanan, pengemis, perampok, tukang jambret, sampai orang gilanya dan segala macamnya yang berhubungan dengan nilai negative suatu Negara.

Pil Pahit Kenaikan Harga BBM, Dilema dan Efek Dominonya

Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pemerintah, pengusaha maupun seluruh masyarakat Indonesia.

Pro dan kontra terhadap rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi masih bergulir. Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas dan terukur telah cukup lama disampaikan pihak Pemerintah.

Kebijakan ini tentu merupakan pil pahit bagi pemerintah maupun masyarakat, apakah pil ini dapat menyembuhkan dengan cepat atau lambat?

Hukum lemah, korupsi menggila

Penegakan hukum dilakukan secara tegas, siapapun yang terbukti melakukan praktik korupsi harus diusut tuntas. Penegakan hukum tak boleh pandang bulu, rakyat kecil pejabat negara, pengurus partai politik, harus sama di mata hukum. Bila hukum lemah, dan hanya tajam ke bawah yang muncul justru korupsi akan menggila.

Tertangkapnya sejumlah pejabat publik karena korupsi merupakan sebuah pertanda bahwa Indonesia saat ini sedang dalam bahaya korupsi. Bahkan tak tanggung-tanggung penyakit korupsi hampir menyeluruh menjangkiti partai politik. Dukungan kepada KPK selama ini seperti masih kurang, fakta ini bisa dilihat dari banyak para anggota dewan yang semakin hari terus bertambah tersandung kasus korupsi. Padahal dilain kesempatan mereka secara tegas berbicara dimedia massa mendukung pemberantasan korupsi. Tetapi kondisi dilapangan mengatakan hal lain korupsi banyak dilakukan oleh para anggota dewan.

ISLAM DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan negara. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan : Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur. (HR. Abu Nu’aim).

Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

Menumbuhkan Kembali Semangat Anti Korupsi

Keganasan penyakit korupsi yang tengah menyerang bangsa kita, telah mencederai sendi Trias politik negara kesatuan indonesia, yang berakibat pada menghambatnya laju pembangunan bangsa, tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas, dan telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah menyerobot terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggeroti demokrasi, merusak aturan hukum, serta memundurkan pembangunan dan memudarkan masa depan bangsa.

Perilaku korupsi ini tidak hanya dapat diartikan mengandung pegertian penyalah gunaan wewenang, kekuasaan, ataupun kewenagan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan aset negara, tetapi juga berpengaruh pada setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja, ataupun terpaksa. Kebrobrokan integritas dan mental korup para penyelenggara negara tidak hanya menempatkan bangsa indonesia terkorup dunia tetapi bahkan kondisi seperti ini dapat saja mengiring bangsa ini kearah kehancuran, failet state, atau ambruk keropos diakibatkan korupsi.

Sampai Kapan Terbelenggu dalam Kemiskinan?

Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan sejak 67 tahun silam. Namun, sebagian rakyat Indonesia belum benar-benar merdeka dari kemiskinan. Persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2008 (15,42%) menurun sekitar 2 persen dibanding persentase pada 1996 (17,47%). Jika dilihat dari jumlah absolut, jumlah penduduk miskin meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 34,96 juta (2008) (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008).

Presiden sudah berganti empat kali sejak Soeharto lengser. Dan, setiap pemerintahan mengaku sudah berusaha keras mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan mengalokasikan triliunan rupiah guna membiayai berbagai program kemiskinan. Namun, angka kemiskinan tidak menurun secara berarti. Selama kurun 2010 - 2012, Pemerintah SBY telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp172 triliun untuk pos bantuan sosial yang digunakan untuk program-program pengentasan masyarakat miskin.

Gerakan Anti Korupsi, Optimistis Menuju Kondisi Lebih Baik

Korupsi tidak membuat masyarakat sejahtera. Hal ini dikarenakan  tindakan korupsi merampas hak ekonomi masyarakat untuk hidup lebih baik. Birokrat sebagai abdi masyarakat seharusnya melayani rakyat, bukan  sebaliknya mendapatkan atau mengharapkan “kelebihan”  dari mayarakat. Demikian setidaknya yang dapat kita pantau dalam perbincangan publik sehari-hari.

Dalam dekade pasca reformasi atau sepuluh tahun berjalan upaya-upaya untuk mengurangi perilaku koruptif ini telah dilakukan. Hasilnya dapat kita lihat dalam pemberitaan korupsi yang marak di berbagai media, baik media cetak, online maupun media elektronik. Dalam pemberitaan ini tampak adanya aspek penegakan hukum terhadap perilaku korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diberitakan telah disidangkan, atau pelakunya dihukum dan dipenjarakan. Sayangnya dalam pemberitaan tersebut persepsi yang seringkali muncul adalah maraknya (kuantitas) tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. Bukan aspek positifnya yaitu proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan korupsi ini.

Memuliakan Orang Miskin

Kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa. Versi pemerintah, Data Bappenas menyatakan, hingga Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11.96 persen (29.13 juta jiwa). Sebelumnya, per Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional 12,49 persen. Pada 2010, 13,33 persen. Penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah terbesar (57,8 persen) berada di pulau Jawa. Lalu sebanyak 21 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan Papua. Terkecil di Kalimantan (3,4 persen). Sekali lagi, ini versi pemerintah.

BILA BUDAYA KORUPSI MERACUNI BIROKRASI

BUDAYA KORUPSI MAKIN BERKARAT

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi bahkan rakyat jelata yang tinggal dipelosok desa pun mengenal korupsi. Gerakan anti korupsi digelar disetiap tempat, gerakan pemberatasan KKN digulirkan dan jihad melawan kriminal birokrasi ditegakkan dengan harapan prilaku insan birokrasi dan sistem pemerintahan berubah menjadi lebih baik. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkeinginan negerinya yang tercinta bebas dari penyakit korupsi serta sistem birokrasi yang ruwet sehingga tercipta sistem sosial, politik dan ekonomi yang adil, bermoral dan agamis. Namun harapan indah itu saat ini seakan hanya ada dalam angan-angan bahkan mungkin sebuah mimpi karena betapa banyak usaha yang telah dilakukan namun penyakit ini seakan sudah mengakar kuat kuat sehingga tidak bergeming. Bahkan berbagai bencana yang mendera negeri kita belum juga mampu merubah perilaku para koruptor dan  para birokrat.

Berbagai kejahatan berlindung di bawah payung hukum positif dan tanpa diketahui masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum terlibat didalamnya. Apabila ada yang terbongkar, itu hanya kasus-kasus tertentu saja dan  itupun  terkadang tidak ada tindak lanjutnya hingga masyarakat lupa dan kasus dianggap selesai.

MENGAPA KEMISKINAN DI INDONESIA MENJADI MASALAH BERKELANJUTAN ?

Sejak awal kemerdekaanya, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian yang besar kepada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Pada umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan

kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.

Reformasi Birokrasi Dalam Pencegahan Korupsi

Reformasi Birokrasi Dalam Pencegahan Korupsi

Pembelajaran dan contoh yang baik dalam praktik reformasi birokrasi akan bisa meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat (BP 13/10-2012).

Korupsi, Demokrasi & Pembangunan

Negara-negara yang memiliki proses politik yang tidak stabil, sistem pemerintahan yang dikembangkan dengan tidak baik, dan rakyat yang miskin terbuka untuk disalahgunakan kaum oportunis yang menjanjikan pembangunan sumber daya atau infrastruktur dengan cepat, namun tidak mau bersaing dengan terbuka secara demokratis, mereka yang membawa janji-janji dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik, namun cara mereka untuk menjalankan bisnis politiknya adalah merusak negerinya dengan korupsi. 

Untuk negara kita sekalipun dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari UU No.3 tahun 1971 Jo. UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 yang dalam pertimbangan UU tersebut telah menegaskan bahwa “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghabat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. namun faktanya korupsi telah mewabah kemana-mana dan telah mengganggu pembangunan nasional. Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan telah memindahkan korupsi yang ada di tingkat pusat ke daerah-daerah yang secara kuantitasnya justeru jauh lebih besar dari yang ada di tingkat pusat. 

Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam

Berikut ini perbedaan tentang Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Asas manfaat.

Asas manfaat jasadiah mendorong sikap materialistik; menjadikan segala sesuatu diukur oleh harta dan kekuasaan. Akhirnya, hawa nafsu dijadikan standar untuk menilai segala sesuatu. Hukum menjadi samar ketika hawa nafsu mendominasi para wakil rakyat. Demi materi dan kekuasaan nasib rakyat pun tergadaikan. Tengok saja produk hukum kita mulai dari UU Ketenagalistrikan, UU Energi, UU SDA, UU Migas dll yang lebih berpihak kepada yang ’berduit’, sementara rakyat semakin pailit (baca: miskin).

2. Hukum yang bersifat relatif.

Diserahkannya pembuatan hukum kepada manusia telah menjadikan hukum bersifat relatif. Hukum dengan mudah berubah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang memiliki akses dan kekuatan untuk mempengaruhi proses pembuatan hukum. Produk hukum pun akan lebih banyak mengadopsi kepentingan mereka. Akhirnya, rakyat dirugikan.