Mengetahui bahaya perilaku koruptor memang sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak bisa dipungkiri, praktek-praktek korupsi memang masih mewarnai perjalan negeri yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini. Tak heran jika kelakuan biadab koruptor, kini menjadi musuh utama yang harus diberantas.
Perilaku Koruptor
Namun korupsi nampaknya agak sulit diberantas secara total. Hanya saja kita bisa berusaha untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi ini. Sulitnya pemberantasan korupsi lebih dikarenakan pelakunya adalah orang-orang yang telah dipilih rakyat. Dengan kata lain koruptor itu adalah para pemimpin yang dipilih masyarakat melalui pesta demokrasi.
Pertanyaannya adalah apakah rakyat yang salah dalam memilih pemimpin ataukah partai yang salah dalam mencalonkan anggotanya untuk menjadikan mereka wakil rakyat? Inilah yang seharusnya menjadi bahan kajian diskusi bagi forum-forum rembug di masyarakat. Dengan mencari tau akar permasalahan ini, setidaknya bisa diketahui akar persoalan munculnya perilaku korupsi yang dilakukan para pemimpin.Perilaku Koruptor
Namun korupsi nampaknya agak sulit diberantas secara total. Hanya saja kita bisa berusaha untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi ini. Sulitnya pemberantasan korupsi lebih dikarenakan pelakunya adalah orang-orang yang telah dipilih rakyat. Dengan kata lain koruptor itu adalah para pemimpin yang dipilih masyarakat melalui pesta demokrasi.
Namun rakyat sebenarnya tidaklah salah menentukan wakil pilihannya untuk duduk di dewan ataupun menjadi pemimpin. Karena yang lebih mengenal kondisi calon pemimpin dan wakil rakyat itu adalah masing-masing partai. Pasalnya mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif merupakan pilihan terbaik dari partai masing-masing.
Otomatis masyarakat luas kurang bisa menilai secara objektif calon anggota legislatif yang didaftarkan setiap partai politik. Dengan demikian seharusnya partai politik itu yang menjadi penyaring untuk menentukan, apakah benar-benar orang tersebut layak dipilih masyarakat atau tidak. Ketika para pemimpin atau anggota legislatif melakukan tidak korupsi, seharusnya partai memberikan tindakan tegas bagi koruptor tersebut.
Selama ini masyarakat hanya bisa melihat dan mendengar dari media massa bahwa sanksi hukuman telah dijatuhkan kepada koruptor. Sayangnya tidak ada jaminan dari siapapun bahwa tindak korupsi yang telah merajalela ini, benar-benar bisa hilang. Alhasil partai politik seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan bagi anggotanya sendiri, agar tindak pidana korupsi bisa berkurang.
Dengan mengetahui bahaya perilaku koruptor yang sangat merugikan masyarakat dan negara, maka wakil rakyat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak hanya itu partai politik yang menaunginya juga harus menerima saksi untuk menjadi pelajaran, sehingga bisa benar-benar mempersiapkan kadernya lebih baik lagi di masa mendatang.
