Politisasi Angka Pengangguran

Salah satu indikator seksi yang secara rutin dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah angka pengangguran. Indikator ini merupakan indikator makro ekonomi yang sangat penting selain inflasi (perkembangan harga-harga), jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.

Di Amerika Serikat (AS), angka pengangguran sering dijadikan materi atau isu utama dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres). Pada pilpres AS baru-baru lalu, misalnya, Anda bisa melihat bagaimana angka pengangguran AS yang cukup tinggi digunakan oleh Mitt Romney, calon presiden dari Partai Republik, untuk menyerang kinerja petahana, Barack Obama dari Partai Demokrat. Singkat kata, di AS yang praktek demokrasinya sudah sangat baik, statistik pengangguran—dan juga statistik-statistik lainnya—merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan preferensi pemilih dan keputusan mereka di bilik suara.

Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia

Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut survei dari The World Justice Project. Sebelum kita membahas apa dampak korupsi, sebaiknya kita bahas dulu apa itu korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara dari arti kebahasaan, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut penulis sendiri, korupsi berarti seseorang yang menyalahkan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri tetapi merugikan institusinya dan orang banyak.

Kesenjangan Sosial di Sekitar Kita

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Biasanya penyebab kesenjangan sosial itu karena adanya perbedaan strata atau kedudukan. Sepertinya kaya dan miskin, pintar dan bodoh, dan lain sebagainya.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Sudut Etis Normatif Agama

Tekad bangsa Indonesia di era reformasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih (clean government), bebas kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 patut disambut baik semua pihak. Martabat pemerintah Indonesia dipertaruhkan oleh integritas kejujuran, harkat kemanusiaan pribadi pelaksana birokrasi dan segenap warga negara. Karena sebaik apapun aturan dibuat, amat tergantung pada disiplin sosial (termasuk aparat) yang terikat aturan tersebut. Demikian pula kewaspadaan terhadap korupsi cukup beralasan, karena hipotesis yang berlaku selama ini mengkorelasikan tingkat korupsi dengan bobot krisis ekonomi.

Rasulullah: Jadilah Orang Kaya yang "miskin"

Suatu hari seorang laki-laki miskin mendatangi Aisyah istri Rasulullah saw, Aisyah pun memberinya sedekah. Lalu Aisyah memanggil pembantunya Barirah dan menyuruh memperhatikan dan menyelidiki laki-laki itu , apa benar laki-laki itu miskin atau pura-pura miskin, lalu dipakai apa itu sedekah yang didapatnya.

Melihat kejadian tersebut Rasulullah kemudian menegur Aisyah dengan sabdanya “ Jangan kau berhitung dalam memberi sedekah karena Allahpun tidak pernah berhitung dalam memberikan rezeki kepada kita “ (HR.Nasa’i , Ibnu Hibban, Ahmad dan Haitsami )

Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi ?

Korupsi, kolusi, nepotisme dan budaya suap di Indonesia sudah semakin parah dan memilukan dibanding Negara-negara tetangga. Bahkan dalam *kasus korupsi* Indonesia selalu menempati peringkat yang memalukan.

Seperti data /Corruption Perception Indeks/ (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh 10 organisasi internasional, pada tahun 2010, Indonesia berada di urutan 110 dengan nilai 2,8. Padahal Negara tetangganya, Singapura bertengger di peringkat 1 dengan nilai hampir mendekati 10 yakni, 9,3. Brunei 5,5 dan Malaysia 4,4 serta Thailand 3,5.